Teori Akuntansi

International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standar Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernamaInternational Accounting Standar Committee (IASC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Tahun  2001  Badan Standar  Akuntansi  Internasional  (International Accounting  Standard  Board–IASB)  menggantikan IASC  dan  mengambil  alih  tanggungjawab  per tanggal  1  April  2001.  Standar  IASB  disebut Standar  Pelaporan  Keuangan  Internasional (International  Financial  Report  Standard–IFRS) dan  termasuk  di  dalamnya  IAS  yang  dikeluarkan IASC.

International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antarnegara di berbagai belahan dunia.

Tujuan dari IFRS sendiri adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan.

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dirancang sebagai bahasa global umum untuk urusan bisnis sehingga rekening perusahaan dapat dimengerti dan dapat dibandingkan melintasi batas internasional (Wikipedia.org).

Mengapa belum banyak buku tentang IFRS di Indonesia? Karena aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum tentu singkron dengan yang aturan yang digunakan pada IFRS sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut dan hal inilah yang menyebabkan belum banyak buku yang memuat tentang IFRS.

Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Berdasar IFRS:

         Elemen Laporan Keuangan

1.      Neraca

2.      Laporan Laba Komperhensif

3.      Laporan Perubahan Ekuitas

4.      Laporan Arus Kas

5.      Catatan Atas Laporan Keuangan

6.      Laporan Posisi Keuangan pada Perioda Komparatif

         Basis Pengukuran

1.      Biaya Perolehan

2.      Biaya Kini

3.      Nilai Realisasi dan Penyelesaian

4.      Nilai Sekarang.

International Financial Reporting Standards mencakup:

1. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001.

2. International Accounting Standards (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001.

3. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001.

4. Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC) – sebelum tahun 2001.

5. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement ( Kerangka Kerja persiapan dan Penyajian laporan Keuangan ).

Adapun posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini:

1.  IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008

a.         IAS 2 Inventories

b.        IAS 10 Events after balance sheet date

c.         IAS 11 Construction contracts

d.        IAS 16 Property, plant and equipment

e.         IAS 17 Leases

f.          IAS 18 Revenues

g.        IAS 19 Employee benefit

h.        IAS 23 Borrowing costs

i.          IAS 32 Financial instruments: presentation

j.          IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement

k.        IAS 40 Investment propert

2.    IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009

a)      IFRS 2 Share-based payment

b)      IFRS 4 Insurance contracts

c)      IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations

d)      IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources

e)      IFRS 7 Financial instruments: disclosures

f)       IAS 1 Presentation of financial statements

g)      IAS 27 Consolidated and separate financial statements

h)      IAS 28 Investments in associates

i)       IFRS 3 Business combination

j)       IFRS 8 Segment reporting

k)      IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors

l)       IAS 12 Income taxes

m)   IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates

n)      IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans

o)      IAS 31 Interests in joint ventures

p)      IAS 36 Impairment of assets

q)      IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

r)       IAS 38 Intangible assets

3.    IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010

a.         IAS 7 Cash flow statements

b.        IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance

c.         IAS 24 Related party disclosure

d.        IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies

e.         IAS 33 Earning per share

f.          IAS 34 Interim financial reporting

Pengadopsian Standar Akuntansi Keuangan negara-negara didunia dilatar belakangi oleh era globalisai menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, suplier, investor, kreditor. Namun proses harmonisasi ini memiliki hambatan yaitu nasionalisme dan budaya setiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiap tiap negara, perbedaan kepentingan anatr perusahaan multi nasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untik mengubah prinsip-prinsip akuntansi. Investor dari belanda bisa dengan mudah ber investasi di Jepang, Amerika, Singapore atau bahkan Indonesia. Kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi apabila perusahaan-perusahaan masih memakai prinsip laporan keuangan yang berbeda-beda. Amerika memakai FASB dan US GAAP, Indonesia memakai PSAK-nya IAI, uni eropa memakai LAS dan LASB.

Rencana Penerapan Fair Value di Indonesia.
Apa sesungguhnya fair value? selama ini, sistem akuntansi di Indonesia menggunakan konsep historical cost. Konsep ini menggunakan pendekatan biaya perolehan menghasilkan nilai buku. Untuk berbagai kepentingan, laporan nilai buku itulah yang selama ini lazim dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan. Dengan kondisi pasar yang semakin dinamis, dan berkembang sangat cepat, akhirnya konsep historical cost dianggap tidak cocok lagi, karena tidak mencerminkan nilai pasar. Sebagai gantinya digunakan konsep Fair Value.
Meskipun telah disepakati bahwa Indonesia akan menerapkan konsep fair value, namun banyak kalangan mengingatkan untung rugi atau risiko-risiko yang ditimbulkannya. Fair value akan menguntungkan pelaku pasar atau investor karena memang mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. “Sebab informasi pasarnya terkini. Hanya, memang, kita akan kesulitan untuk menilai pasar yang tidak aktif. Dan untuk itu diperlukan penilaian model.
Fair value memiliki tiga keunggulan, yaitu laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk dasar pengambilan keputusan; meningkatkan keterbandingan laporan keuangan; dan informasi lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, potensi laba/rugi sebuah perusahaan jauh jauh hari sudah bisa diprediksikan.

Pada akhir tahun 2004 skandal akuntansi juga marak dilakukan di Indonesia diantaranya adalah kasus PT Ades Alfindo dimana PT Ades melaporkan angka penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan jumlah produk yang diproduksi atau dapat disebut juga overstated. Skandal akuntansi juga terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara, PT Indofarma, Tbk. PT Bank Lippo, Tbk dan PT Kima Farma, Tbk. Kasus-kasus tersebut memiliki motivasi yang sama yakni mendapatkan keuntungan dengan cara yang ilegal sehingga konflik kepentingan merupakan area rawan yang perlu dicermati dari setiap kecurangan. Atas dasar kasus-kasus tersebut, dunia akuntansi membutuhkan sebuah Standar Akuntansi untuk menjawab tantangan bagaimana pelaporan keuangan harus dilakukan. Skandal tersebut juga dapat menjadi pembelajaran bahwa dibutuhkan sebuah standar akuntansi yang diharapkan dapat mengurangi tingkat praktik kecurangan melalui sebuah standar akuntansi yang lebih baik. Konvergensi IFRS dilakukan, karena indonesia sudah memiliki komitmen dalam kesepakatan dengan negara-negara G-20. Tujuan kesepakatan tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Selain itu, konvergensi IFRS akan meningkatkan arus investasi global melalui keterbandingan laporan keuangan. Saat ini sekitar 120 negara sudah berkomitmen untuk melakukan konvergensi IFRS.

Sumber

http://briaklau22.blogspot.co.id/2011/03/ifrs-internatinal-financial-reporting.html

http://aleciaelvina.blogspot.co.id/2015/12/dampak-implementasi-ifrs-terhadap-dunia.html

http://tantitrisetianingsih.blogspot.co.id/2015/07/sejarah-perkembangan-sak-di-indonesia.html

http://aleciaelvina.blogspot.co.id/2015/12/dampak-implementasi-ifrs-terhadap-dunia.html

http://aleciaelvina.blogspot.co.id/2015/12/dampak-implementasi-ifrs-terhadap-dunia.html

http://www.pekerjadata.com/2016/01/pengaruh-good-corporate-governance-dan.html

http://gemaisgery.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-ifrs-dan-penerapannya.html

http://rhinadhacwit.blogspot.co.id/2012/03/kendala-kendala-yang-ada-pada-ifrs.html

SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

Pengertian

Pada tanggal 19 Mei 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini nampak seide dengan International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada IFRS adalah small and medium-sized entities (SMEs). Jadi, apabila kita membandingkan judul pada IFRS for SMEs dan SAK ETAP, maka istilah entitas tanpa akuntabilitas publik sama pengertiannya dengan small and medium-sized entities. Apabila SAK ETAP telah disahkan pada bulan Mei 2009, IFRS for SMEs sendiri baru disahkan pada bulan Juli 2009.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang disusun sebagai acuan  dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.

SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

ETAP menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. SAK-ETAP diterbitkan pada tahun 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan pada 1 Januari 2010. SAK ini diterapkan secara retrospektif namun jika tidak praktis dapat diterapkan secara prospektif yang berarti mengakui semua asset dan kewajiban sesuai SAK ETAP juga tidak mengakui asset dan kewajiban jika tidak diizinkan oleh SAK-ETAP, selain itu Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK-ETAP juga menerapkan pengukuran asset dan kewajiban yang diakui SAK ETAP.           

Manfaat dan Tujuan

SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang datang; dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya.

Standar ETAP ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunanya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas public (ETAP) yang mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. ETAP sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia menempati angka sekitar 80 %. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan.

Selamat datang di dunia akuntansi